OrMas Nasional Demokrat

A.   LATAR BELAKANG

Reformasi telah dan tengah mengantar Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, maka lahirlah sebuah organisasi masyarakat yang bernama NASIONAL DEMOKRAT.

Nasional Demokrat adalah gerakan perubahan yang berdiri di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 dan dipelopori oleh Surya Paloh yang  berikhtiar menggalang seluruh warga negara dari beragam lapisan dan golongan untuk merestorasi Indonesia. Restorasi Indonesia dicapai dengan:

1)       Restorasi negara-bangsa yang berupa upaya membangun keteladanan kepemimpinan, membangun karakter gotong royong sesuai dengan dasar negara dan membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

2)       Restorasi kehidupan rakyat yang berupa upaya membangun gerakan arus bawah atas prakarsa rakyat, yang membawa nilai-nilai kebajikan, spiritualitas kebangsaan, solidaritas sosial, kearifan budaya lokal, dan etos kerja yang produktif.

3)       Restorasi kebijakan internasional yang berupa upaya membangun keseimbangan baru dalam tata dunia yang lebih adil, damai dan menjaga kelestarian alam semesta.

Nasional Demokrat berasumsi untuk menolak demokrasi yang hanya sekedar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum, menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani, menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik dan menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti.

Nasional Demokrat mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Selain itu, Nasional Demokrat mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang, dengan keringat dan tangan sendiri.

                Nasional Demokrat mempunyai sifat dan identitas yang terbuka, multikultural, kolektif, dialogis, mandiri dan mengakar, berbasiskan partisipasi dan emansipasi rakyat dan berasaskan Pancasila. Nasional Demokrat tidak hanya bertumpu dan berpusat di Jakarta, melainkan gerakan perubahan yang titik-titik sumbunya terpencar di seluruh penjuru Indonesia.

B.  PERMASALAHAN

1.       Kepengurusan Ormas Nasional Demokrat

2.       Di awal terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat berkomitmen untuk tidak mentransformasi diri menjadi partai politik. Akan tetapi, setelah beberapa lama muncul anggapan bahwa Ormas ini akan berubah menjadi Partai Politik. Dan dalam pembahasan makalah ini, akan membahas apakah Nasional Demokrat yang berawal dari sebuah organisasi masyarakat akan menjadi salah satu Partai Politik ?

C.  LANDASAN TEORI

       Visi

Kemerdekaan Indonesia yang Utuh!

       Misi

1.       Membangun Politik Solidaritas

Berarti menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional (melalui jalur partai politik dan non-partai politik), memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan, negara-bangsa dan negara konstitusional yang kuat.

2.       Menggerakkan Ekonomi Emansipatif dan Partisipatif

Berarti menggerakkan potensi manusia yang produktif (perluasan kesempatan lapangan kerja, kemampuan kewirausahaan dan akses permodalan, khususnya di pertanian, pedesaan, dan maritim), penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam secara bergotong-royong, bernilai tambah, dan berwatak nasional, keberpihakan kepada UMKM, serta restorasi industri dasar dan industri olahan.

3.       Menumbuh-kembangkan Budaya Gotong Royong

Berarti merestorasi pendidikan karakter bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, kebebasan berekspresi, solidaritas sosial (tolong-menolong), penghargaan terhadap budaya lokal; membangun ilmu pengetahuan berbasis warisan budaya bangsa; memajukan teknologi tepat guna; dan kelestarian ekologi.

        Landasan Visi & Misi

·         Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan hak setiap manusia.

o    Berdaulat di bidang politik – dalam bentuk suatu pemerintahan nasional yang efektif, demokratik, desentralistik dan konstitusional; Bagi rakyat, berdaulat di bidang politik, berarti demokrasi dengan partisipasi yang subtansial dan perlindungan atas hak asasi manusia.

o    Berdikari di bidang ekonomi adalah kemandirian ekonomi nasional, pemerataan-keadilan dan pertumbuhan-kemakmuran; Bagi rakyat, berdikari di bidang ekonomi berarti kesempatan kerja yang bermartabat, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

o    Berkepribadian di bidang budaya (kearifan lokal, karakter nasional, kemajuan ilmu pengetahuan, kesetaraan gender, dan kecintaan akan ekologi yang berkelanjutan); bagi rakyat kepribadian di bidang budaya, berarti pluralisme, kebebasan ekspresi, penghargaan terhadap budaya lokal; dan kelestarian ekologi.

·         Kebersamaan dalam keberagaman dan keberagaman dalam kebersamaan, wujud persatuan nasional dengan semboyan bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa yang berasaskan Pancasila.

·         Persatuan nasional dengan dasar solidaritas dan kesetaraan merupakan energi kolektif yang sinergis, modal dasar bagi kekuatan nasional dalam keutuhan sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa untuk mencapai Manusia Indonesia yang Merdeka Seutuhnya.

·         Negara, bangsa dan rakyat yang merdeka adalah keniscayaan sejarah, sebuah pekerjaan yang never ending proses. Indonesia bukan sekedar karunia (gabe), sebuah tugas (aufgabe) sejarah yang harus terus menerus mengalami perubahan dan pembaruan.

·         Maka proses ke-Indonesia-an saat ini membutuhkan gerakan restorasi, yang dialogis, positif, kreatif, inovatif, produktif dan kritis. Gerakan Restorasi yang dimaksud dibangun di atas tiga landasan, yaitu:

1)       Politik Solidaritas

2)       Ekonomi Emansipatif dan Partisipatif

3)       Budaya Gotong Royong.

D.  PEMBAHASAN

1.       Kepengurusan di dalam Ormas Nasional Demokrat.

PENGURUS PUSAT DAN BADAN NASIONAL DEMOKRAT

·         Ketua Umum: Surya Paloh

·         Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Ferry Mursyidan Baldan

·         Ketua Bidang Kaderisasi: Akbar Faisal

·         Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi: Jeffrie Geovanie

·         Ketua Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan: Prof. Dr. Didik J. Rachbini

·         Ketua Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan: Victor Laiskodat

·         Ketua Bidang Hubungan Internasional: John Prasetio

·         Ketua Bidang Pendidikan: Prof.Dr. Radi A. Gany

·         Ketua Bidang Kebijakan dan Partisipasi Publik: Zulfan Lindan

·         Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat: Khofifah Indar Parawansa

·         Ketua Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Nasional: Enggartiasto Lukita

·         Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM: Edison Betaubun

·         Ketua Bidang Perempuan, Pemuda, dan Mahasiswa: Meutya Viada Hafid

·         Sekretaris Jenderal: Syamsul Mu'arif

·         Wakil Sekjen Organisasi & Keanggotaan: Samuel Nitisaputra

·         Wakil Sekjen Kaderisasi: Patrice Rio Capella

·         Wakil Sekjen Komunikasi & Informasi: Sayed Fuad Zakaria

·         Wakil Sekjen Renlitbang: Willy Aditya

·         Wakil Sekjen Pertanian, Kehutanan, & Kelautan: M. Ichsan Loulembah

·         Wakil Sekjen Hubungan Internasional: Guspiabri Sumowigeno

·         Wakil Sekjen Pendidikan: Danny P Thaharsyah

·         Wakil Sekjen Kebijakan & Partisipasi Publik: Irma Chaniago

·         Wakil Sekjen Pemberdayaan & Pelayanan Masyarakat: Ahmad Rofiq

·         Wakil Sekjen Perekonomian & Sumber Daya Nasional: Martin Manurung

·         Wakil Sekjen Hukum, Advokasi, dan HAM: A. Malik Haramain

·         Wakil Sekjen Perempuan, Pemuda-Mahasiswa: Melkiades Laka Lena

·         Bendahara Umum: Karli Boenjamin

·         Wakil Bendahara Anggaran: Wawan Iriawan

·         Wakil Bendahara Pengelolaan Kekayaan Organisasi: Franky Turtan

·         Wakil Bendahara Logistik Bantuan Sosial: Sugeng Suparwoto

·         Wakil Bendahara Pengalangan Dana & Usaha Mandiri: Guntur Santosa

Badan-badan Nasional Demokrat

1.       Badan Rescue Nasional Demokrat

·         Ketua: Jeanette Sudjunadi

·         Wakil Ketua: Anthony C. Sunarjo

2.       Badan Kesenian : Kebudayaan Nasional Demokrat

·         Ketua: Franky Sahilatua

·         Wakil Ketua: Romy H.R Soekarno

DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL DEMOKRAT

·         Sri Sultan Hamengku Buwono (Ketua)

·         Prof. DR. Thomas Suyatno (Sekretaris)

·         Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A (Anggota)

·         Prof. Dr. Ir. Soleh Salahuddin (Anggota)

·         Prof. Dr. M. Surya (Anggota)

·         Prof. DR. KRHT. Tarnama Sinambela Kusumonagoro (Anggota)

·         Prof. Wegy Ruslan (Anggota)

·         Dr. Setyo Sudrajat (Anggota)

·         Djaffar H. Assegaff (Anggota)

·         MTH Pardede (Anggota)

·         Jan Darmadi (Anggota)

·         Bambang Sulistyo (Anggota)

·         Prahastoeti Adhitama (Anggota)

·         Hatta Mustafa (Anggota)

DEWAN PAKAR NASIONAL DEMOKRAT

·         Dr. (HC) Ir. H. Siswono Yudo Husodo (Ketua)

·         Dr. Silverius Sonny Y. Soeharso (Sekretaris)

·         Prof. Dr. O.C. Kaligis SH, MH (Anggota)

·         Prof. Dr. T. Bahri Anwar (Anggota)

·         Prof. DR. Soediarto (Anggota)

·         Prof. Idrus Paturusi (Anggota)

·         Prof. Dr. Fredrik L. Benu, M.Si, Ph.D (Anggota)

·         Ir. A. Edwin Kawilarang (Anggota)

·         Dr. Poempida Hidayatulloh, Ph.D, DIC (Anggota)

2.       Apakah Ormas Nasional Demokrat akan menjadi Partai Politik ?

                JAKARTA (Lampost): Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Demokrat menegaskan komitmennya untuk tidak mentransformasi diri menjadi partai politik. Hal tersebut disampaikan Sekjen Ormas Nasional Demokrat Syamsul Mu'arif, Jumat (8-7), dalam konferensi pers yang digelar di kantor Nasional Demokrat, Jakarta. "Sejak awal berdirinya organisasi kemasyarakatan ini, tidak pernah ada pembahasan soal pembentukan parpol," kata Syamsul.Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat membedakan antara Ormas Nasional Demokrat dan Partai Nasdem. Diakui Syamsul, terdapat beberapa kader ormas yang ingin melakukan perubahan dengan mendirikan partai politik.

                "Setelah meminta restu kepada inisiator Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat Surya Paloh, mereka mendirikan Partai Nasdem. Jadi tolong dibedakan! Ormas Nasional Demokrat tidak pernah menyingkat diri jadi Nasdem, singkatan itu dari publik. Kemudian lahirlah sebuah parpol yang namanya Nasdem, dan itu tidak bisa dilarang. Lagipula itu sesuatu hal yang berbeda," ujarnya.

                Diketahui, Ketua Dewan Pertimbangan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Sudrajat mengundurkan diri dari organisasi itu. Menanggapi hal itu, Syamsul mengaku Ormas Nasional Demokrat dapat memahami dan menerima.

                Dalam surat pengundurannnya, Sultan beralasan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari kubu politik tertentu. “Sultan tidak ingin keberadaannnya sebagai ketua dewan pertimbangan dijadikan sebagai kubu politik tertentu, beliau ingin netral dari politik,” kata Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat, Syamsul Muarif, dalam jumpa pers di markas Nasional Demokrat, Jakarta, Jumat 8 Juli 2011.

                Setelah menerima surat pengunduran diri dari kedua kadernya, Syamsul memaparkan pengurus pusat Ormas Nasional Demokrat langsung menggelar pertemuan. Agendanya, kata dia, membahas pengunduran diri kedua kader tersebut sekaligus memutuskan penggantinya.

                Pertemuan tersebut, menurut Syamsul, dihadiri Ketua Umum dan Sekjen Ormas Nasional Demokrat serta beberapa anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar. Lalu pertemuan menyepakati, kata dia, demi mengisi kekosongan, ditunjuklah Laksamana (Purn.) Tedjo Edhy Purdiyatno sebagai pengganti Sri Sultan. Sedangkan untuk menggantikan Sudrajat, ditunjuklah Soleh Solahuddin sebagai pelaksana tugas.

                "Sebagai ormas, kami memandang pengunduran diri itu sepenuhnya hak dari yang bersangkutan. Kami pun menghormati sepenuhnya penggunaan hak tersebut. Sebab, sejatinya oganisasi adalah sebuah wadah ekspresi berserikat yang dijamin konstitusi," kata dia. Ketum Ormas Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan mengatakan mundurnya beberapa kader tidak menyurutkan perjuangan ormas itu. (Lampungpost. Jumat, 08 July 2011 22:10)

                VIVAnews - Sekretaris Jenderal Nasional Demokrat, Syamsul Muarif, menegaskan bahwa organisasinya berbeda dengan Partai Nasdem. Partai Nasdem juga bukan alat politik dari Nasional Demokrat. Syamsul Muarif tidak memungkiri ada yang beranggapan bahwa antara keduanya merupakan satu kesatuan. “Ini sangat kental politiknya,” kata Syamsul Muarif di Jakarta, Jumat 8 Juli 2011.

                Syamsul menjelaskan bahwa mendirikan partai adalah hak warga negara termasuk mereka yang bergabung di ormas Nasional Demokrat. Nasional Demokrat tidak berhak mencegah mereka mendirikan partai, karena itu adalah hak konstitusional.Penggunaan nama Nasdem pun tak bisa dicegah Nasional Demokrat yang juga kerap disingkat Nasdem. “Itu nomenklatur yang berbeda. Nama Nasdem tidak ada dalam ormas Nasional Demokrat,” katanya. Di dalam Ormas Nasional Demokrat hanya ada nama Nasional Demokrat tidak ada akronim atau pun nama Nasdem.

                Keputusan Rapimnas Ormas Nasional Demokrat menurutnya, telah jelas ormas Nasional Demokrat tidak akan berubah menjadi partai politik. Karena itu, "Soal Partai Nasdem, tanyakan pada mereka,” katanya. (VIVAnews. Jum'at, 8 Juli 2011, 18:25 WIB)

E. PENUTUP

a.       Kesimpulan

                Ormas Nasional Demokrat berbeda dengan Partai NasDem. Ormas Nasional Demokrat tidak pernah menyingkat diri jadi Nasdem, singkatan itu dari publik. Kemudian lahirlah sebuah parpol yang namanya Nasdem, dan itu tidak bisa dilarang.

Partai Nasdem juga bukan alat politik dari Nasional Demokrat. Nasional Demokrat tidak berhak mencegah mereka mendirikan partai, karena itu adalah hak konstitusional.Penggunaan nama Nasdem pun tak bisa dicegah Nasional Demokrat yang juga kerap disingkat Nasdem.

b.       Saran

                Seharusnya Ormas Nasional Demokrat harus sering bersosialisi tentang adanya Partai NasDem, agar tidak mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Karena banyak masyarakat yang menilai bahwa Partai NasDem adalah bagian dari Ormas Nasional Demokrat yang hanya mendapatkan untung dari adanya Ormas Nasional Demokrat yang telah banyak mendapatkan simpatik dari rakyat.